Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji Lakukan Penandatanganan PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak
Pacitan, Lidikinvestigasi.com — Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D). Acara penandatanganan ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom pada hari Rabu, 12 Maret 2025.
Perjanjian ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam sambutannya, Bupati Indrata mengungkapkan pentingnya kerjasama ini dalam menghadapi tantangan pengelolaan pajak yang semakin kompleks. "Dengan adanya PKS ini, kita berharap dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak," jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Pacitan. "Kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tambahnya.
Sebagai bagian dari perjanjian ini, kedua belah pihak akan saling mendukung dalam hal penyuluhan dan sosialisasi mengenai pajak, serta berbagi data dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemungutan pajak.
Dengan ditandatanganinya PKS OP4D, diharapkan Pemerintah Daerah Pacitan dapat lebih optimal dalam mengelola sumber daya pajak, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Pacitan yang dikenal aktif dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ia berkomitmen untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan publik dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (E.setyo)
